Vaksin palsu sampai tangan masyarakat dimana letak peran pemerintah



Vaksin palsu sampai tangan masyarakat dimana letak peran pemerintah

Marak diberitakan di televisi  maupun media sosial lainya tentang tersebarnya vaksin palsu di Indonesia. Meskipun  hanya beberapa provinsi yang dinyatakan positiv digunakanya vaksin palsu pada provinsi tersebut. Namun hal ini cukup membuat geram hampir seluruh  masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu yang masih memiliki balita. Mereka mengaku khawatir dan takut untuk melakukan vaksinasi. Dari data yang disajikan BPOM  sederet vaksin yang dinyatakan palsu bukan saja hanya vaksin yang diberikan pada balita untuk kekebalan dan vitamin, namun juga vaksin untuk pencegahan penyakit maupun memperlambat pertumbuhan penyakit dalam tubuh selain itu dari sederet data tersebut terdapat vaksin TT yang digunakan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. J ika hal ini sampai terjadi akan bisa berakibat fatal bukan hanya pasangan tersebut namun juga keturunan pasangan tersebut memiliki resiko yang cukup besar.
Melihat akibat dari mengkonsumsi vaksin palsu, bagaimana bisa vaksin seperti ini bisa tersebar di beberapa daerah di Indonesia ? selemah inikah sistem keamanan di Indonesia ? apalagi hal ini menyangkut nyawa seseorang bahkan rakyat Indonesia. “ini merupakan salah mereka sendiri, kenapa mereka menggunakan vaksin palsu seharusnya kan diteliti dahulu” .Ungkap salah satu pejabat BPOM.  bagaimana bisa salah satu pejabat BPOM mengatakan seperti itu. masyarakat kita merupakan masyarakat heterogen, terdiri dari berbagai kasta, ada kaum atas, kaum abangan bahkan ada masyarakat dalam hal materi tergolong bawah. Jadi tidak semua memiliki ilmu pengetahuan yang mengarah pada hal medis khususnya obat-obatan. bagaimana masyarakat bisa tahu apakah vaksin itu palsu atau tidak ? apalagi masyarakat bawah yang mayoritas pemikiranya tidak mengarah pada hal tersebut. mereka hanya menggunakan apa yang sudah dikatakan orang berjas putih yang selama ini mereka sebut malaikat penolong ya dokter. seolah-olah mereka sudah memasrahkan diri mereka kepada orang tersebut. katakan saja masyarakat hanya menggunakan hal yang sudah ada  khususnya pengetahan medis, masalah barang itu baik dikonsumsi tidak nya merupakan urusan pemerintah, meskpun begitu masyarakat tidak boleh menelan mentah-mentah hal apapun yang mereka terima.

Komentar

Postingan Populer